Disanksi PBB, Korea Utara Makin Nekat Kembangkan Senjata Nuklir

foto: bertha/GARASInews

Pyongyang,GARASInews - Korea Utara berjanji akan meningkatkan kemampuan persenjataan nuklir miliknya. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Pemerintah Korut melihat sanksi tersebut sebagai pelanggaran keras terhadap kedaulatan yang disebabkan rencana AS untuk mengisolasi dan Korut," sebut pernyataan resmi Pemerintah Korut yang melalui kantor berita GARASInews, Selasa (8/8/2017).

Pyongyang pun memastikan sanksi tersebut tidak akan ampuh membuat mereka mau bernegosiasi terkait program senjata nuklir.

Bukan cuma itu, dengan dijatuhkannya sanksi baru ini, dipastikan tidak bisa menghentikan rencana penguatan kemampuan atom yang sudah direncanakan.

Mereka menyebut akan melakukan aksi keadilan. Namun, tidak disebutkan secara detail aksi macam apa yang akan dilakukan.

Korut hampir seluruh dunia geram dengan aksi peluncuran misil balistiknya bulan lalu. Negara itu, mengklaim misil baru tersebut punya menjangkau tanah Amerika Serikat (AS).

AS pun merespons peluncuran rudal baru Korut. Angkatan Udara AS, melakukan uji coba peluncuran misil balistik antar-benua (ICBM) di California.

Misil jenis LGM-30 Minuteman III diluncurkan pada Rabu 2 Agustus 2017 pukul 02.10 pagi waktu setempat di North Vandenberg Air Force Base, Lompoc, California.

Peristiwa itu menandai keempat kalinya AS melakukan tes rudal Minuteman sepanjang 2017. Terakhir kali, uji coba serupa dilaksanakan pada Mei lalu.

Korut sendiri akibat terus melakukan uji coba misil, akhirnya mendapat sanksi PBB. Organisasi multilateral dunia itu, melarang semua negara anggotanya mengimport barang Korut seperti batubara, besi, timah dan produk makanan laut.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Korut Kecam Sanksi PBB, Ancam AS Akan Membayar Ribuan Kali Lipat

foto: bertha/GARASInews

Pyongyang,GARASInews - Otoritas Korea Utara (Korut) mengecam sanksi-sanksi terbaru yang diterapkan PBB sebagai respons atas program senjatanya. Ditegaskan Pyongyang, pihaknya tak akan melakukan negosiasi soal senjata nuklirnya selagi terancam oleh Amerika Serikat.

Dalam statemen yang disampaikan kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), disebutkan bahwa sanksi-sanksi baru PBB merupakan "pelanggaran keras atas kedaulatan kami".

"Kami tak akan membawa senjata nuklir pertahanan diri kami ke meja perundingan selagi menghadapi ancaman-ancaman dari Washington," demikian disampaikan KCNA. "Dan kami tak akan pernah mengambil satu pun langkah mundur dari peningkatan kekuatan nuklir kami," imbuh KCNA seperti dilansir kantor berita GARASInews, Senin (7/8/2017).

Dewan Keamanan PBB pada akhir pekan lalu mengeluarkan resolusi berisi serangkaian sanksi-sanksi baru terhadap Korut terkait program senjatanya. Sanksi tersebut termasuk larangan ekspor batubara, besi dan bijih besi, timbal dan bijih timbal serta ikan dan makanan hasil laut. Resolusi DK PBB tersebut disetujui secara bulat oleh semua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto untuk membatalkannya, termasuk oleh China, satu-satunya sekutu besar Korut, dan Rusia.

Dalam statemennya seperti dilansir KCNA, Pyongyang mengancam akan membuat AS -- yang menyusun draf sanksi-sanksi PBB tersebut -- "membayar atas kejahatannya... ribuan kali lipat".

"Jika AS... yakin bahwa dia akan tetap aman karena daratannya terpisahkan oleh laut dari kami, tak akan ada kesalahan pemikiran yang lebih besar dari itu," demikian disampaikan KCNA.

Korut juga menekankan, negara-negara lain yang bekerja sama dengan AS untuk mendukung resolusi DK PBB tersebut, juga akan dimintai pertanggungjawaban.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Operasi Anti-ISIS Masuki Tahun Keempat, AS: Kita Akan Menang

foto: bertha/GARASInews

Washington,GARASInews - Operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan koalisi untuk menghancurkan kelompok radikal ISIS di Irak dan Suriah telah memasuki tahun keempat pada pekan ini. Departemen Pertahanan AS pun yakin bahwa kekalahan ISIS tak terhindarkan.

Pada 8 Agustus 2014, dua jet tempur FA-18 diluncurkan dari atas kapal induk USS George W. Bush di kawasan Teluk dan menjatuhkan bom-bom terhadap para militan ISIS di dekat Arbil, Irak utara. Serangan itu menandai dimulainya gempuran udara yang intens, yang kemudian ditambah dengan pelatihan dan pemberian senjata pada kelompok-kelompok lokal untuk memerangi ISIS, pertama di Irak dan kemudian di Suriah.

Nama ISIS terangkat ke permukaan pada awal tahun 2014 saat kelompok teroris itu menyerang wilayah Irak utara dan Suriah, menguasai kota-kota besar termasuk Mosul dan Raqqa dan melakukan pembantaian dan kekejian lainnya.

Di puncak pergerakannya, ISIS menguasai wilayah sekitar 104 ribu kilometer persegi dan bahkan mengancam ibu kota Baghdad, dengan banyak unit-unit militer Irak yang tercerai-berai seiring mendekatnya para militan ISIS.

"Mereka (ISIS) punya delapan juta orang yang tersandera dengan keji oleh kekuasaan mereka dan hidup menderita, banyak yang terpaksa menjadi pengungsi dan kehilangan tempat tinggal," ujar juru bicara Departemen Pertahanan AS (Pentagon), Kapten Angkatan Laut Jeff Davis seperti dilansir kantor berita GARASInews, Selasa (8/8/2017).

Dalam tiga tahun sejak kampanye koalisi internasional dimulai, sekitar 70 persen wilayah yang pernah dikuasai ISIS di Irak kini telah direbut kembali, dan 50 persen di Suriah.

"ISIS sedang menghadapi kekalahan yang tak terhindarkan. Kita akan menang dan mereka akan kalah," tegas Davis.

Koalisi internasional yang dipimpin AS tersebut terdiri dari 69 negara, meski hanya sejumlah negara yang berpartisipasi langsung dalam serangan-serangan udara atau misi pelatihan.

Terhitung hingga 26 Juli 2017, koalisi telah melakukan 13.221 serangan di Irak dan 10.701 serangan di Suriah, sehingga totalnya 23.922 serangan di Irak dan Suriah. Koalisi AS pun mengakui telah menewaskan 624 warga sipil sejauh ini, meski menurut para pengamat, angka sebenarnya jauh lebih tinggi dari itu.

"Meski ini kampanye paling seksama dalam sejarah peperangan, warga sipil memang tewas dalam perang dan itu sebuah kebenaran yang menyedihkan," tandas Davis.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

AS Terapkan Standar Ganda saat Masjid Minnesota Dibom

foto: bertha/GARASInews

WASHINGTON,GARASInews - Publik Amerika Serikat (AS) mengecam sikap standar ganda pemerintah presiden Donald Trump saat masjid di Minnesota dilempari bom saat jamaah akan salat Subuh.

Pemerintah Trump jadi bahan kecaman di media sosial AS karena tidak bereaksi atas pengeboman tempat ibadah warga Muslim pada Sabtu pekan lalu itu.

Masjid Dar Al Farooq di Bloomington, Minnesota, dilempari improvised explosive device (IED) atau bom rakitan melalui jendela. Bangunan tempat ibadah itu rusak, tapi tak ada korban jiwa.

Ada sekitare 15 sampai 20 orang di dalam bangunan saat serangan terjadi. Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengirim agen untuk melacak siapa yang berada di balik serangan tersebut. FBI mengonfirmasi, ledakan diakibatkan oleh lemparan IED.

Sejumlah warga AS mempertanyakan mengapa Presiden Donald Trump gagal menanggapi apa yang mereka gambarkan sebagai ”serangan teroris” yang menargetkan warga Muslim.

Mark Follman, seorang editor majalah Mother Jones, menyindir Trump yang bungkam atas serangan di tempat ibadah itu.

“Ternyata ada bom teroris di Minnesota hari ini (Sabtu). Coba tebak mengapa Trump tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu,” tulis Follman melalui akun Twitter-nya, @markfollman, yang dikutip GARASInews Senin (7/8/2017).

”Pada masa normal, pemboman rumah ibadah dengan IED tidak akan dikenali oleh presiden AS,” lanjut Follman, setelah mem-posting daftar serangan sebelumnya yang dilakukan oleh penyerang sayap kanan yang juga tidak ditanggapi Trump.

Pengguna media sosial lainnya, Marty Parrish, via akun Twitter-nya, @Marty_Parrish, bertanya; ”Apakah saya merindukan pernyataan Trump tentang kekhawatiran korban bom dan jamaah masjid ini? Apakah dia peduli?".

Tapi, Trump bukanlah satu-satunya target kemarahan publik. Media-media AS yang kurang dalam memberitakan kejadian itu juga dikecam.

Setelah rentetan kecaman bermunculan, beberapa media AS kemudian mempublikasikan cerita tentang serangan tersebut. Tapi, hal itu tidak meredakan amarah publik.

Seorang pengguna Twitter, Brown Saraah, melalui akun-nya, @Brown_Saraah, menulis; "Seseorang mengebom sebuah masjid di Minnesota baru-baru ini. Anda mungkin tidak mendengar tentang hal ini karena media mainstream suka mengutuk Muslim.”

Aktivis Simran Jeet Singh menuduh media menghindari istilah "terorisme" dalam kejadian tersebut.

”Apakah Anda bercanda dengan judul ini sekarang? Tidak bisakah Anda menyebutnya terorisme karena umat Islam adalah sasarannya? Mengapa berstandar ganda?,” katanya menanggapi sebuah artikel New York Times, yang menggunakan istilah ”ledakan” untuk menggambarkan serangan tersebut.

Bersamaan dengan ramainya kecaman publik atas sikap pemerintah AS terkait serangan bom di Masjid Dar Al Farooq, Gubernur Minnesota,Mark Dayton, menyatakan serangan itu sebagai aksi terorisme.

Gubernur Dayton, bersama dengan delegasi pejabat publik yang mengunjungi masjid menyerukan masyarakat untuk bersatu melawan serangan semacam itu.

”Tindakan yang mengerikan, sombong, pengecut itu dilakukan,” katanya.

”Ini adalah tindakan kriminal terorisme,” ujar Dayton, yang juga menggambarkannya sebagai kejahatan kebencian yang tak termaafkan, seperti dilansir GARASInews, Senin (7/8/2017).

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

PNS Australia Bisa Terkena Tindakan Disiplin Bila Beri 'Like' di FB

foto: bertha/GARASInews

Canberra,GARASInews - Para pegawai negeri di Australia kemungkinan akan mendapat tindakan disiplin bila mereka me- 'like' postingan yang kritis terhadap pemerintah.

Demikian sebuah petunjuk baru cara bersosial media yang diperbarui hari Senin (7/8/2017), yang juga mengatakan pegawai negeri harus bertanggung jawab terhadap komentar yang dibuat oleh orang lain di akun FB mereka.

Petunjuk ini dikeluarkan oleh Komisi Pegawai Negeri Australia (Australian Public Service Commission) untuk menegaskan kembali bahwa pegawai negeri harus tampak tidak memihak dalam tugas mereka sehari-hari.

Aturan ini menjelaskan mengenai kritik yang disampaikan oleh pegawai negeri mengenai kinerja di tempat mereka sendiri bisa diterima sebagai hal yang tidak seharusnya dilakukan.

Namun petunjuk mengenai pengiriman email pribadi, like postingan Facebook, dan tidak menghapus komentar yang dibuat oleh orang lain di halaman sendiri mendapat reaksi keras dari serikat pekerja.

"Bila anda me-'like' di sosial media, itu berarti anda mendukung hal yang ada, seperti layaknya anda membuat sendiri hal tersebut." kata petunjuk terbaru ini.

"Sharing postingan memiliki dampak yang sama."

"Tidak berbuat apapun terhadap hal yang kritis yang disampaikan seseorang di halaman anda bisa dilihat dalam beberapa kesempatan, bahwa anda mendukung hal tersebut."

Petunjuk terbaru ini juga mengatakan mengkritik para anggota parlemen dari kedua partai besar baik yang memerintah maupun oposisi, juga bisa merupakan pelanggaran.

"Mengkritik menteri anda, atau Perdana Menteri, sama berisikonya dengan mengkritik departemen anda." kata petunjuk ini.

"Hal yang sama, mengkritik menteri bayangan, ketua partai oposisi, atau juru bicara dari partai kecil, juga bisa menimbulkan pertanyaan mengenai sikap ketidakberpihakan anda."

Serikat pekerja: aturan ini 'luar biasa aneh'.

Kebijakan sosial sudah ada di berbagai tempat kerja, dan pada umumnya memang melarang pekerja mengkritik tempat mereka bekerja.

Petunjuk terbaru ini mengatakan pegawai negeri bisa ikut melakukan kegiatan politik, misalnya membagikan petisi, tetapi hanya dalam keadaan tertentu.

Namun Sekretaris Serikat Pekerja Community and Public Sector Union Nadine Flood mengatakan petunjuk terbaru ini menimbulkan sejumlah pertanyaan.

"Bila anda mengirim email kepada teman mengenai sesuatu dan mereka memasukkannya ke dalam sosial media, maka kedudukan anda terancam." katanya.

"Pemerintah tampaknya memiliki aturan untuk apapun. Jadi apa yang boleh dikatakan oleh pegawai negeri? Apalagi yang tersisa?."

Nadine Flood mengatakan bahwa memang banyak perusahaan swasta memiliki kebijakan sosial media bagi staf mereka, namn petunjuk dari pemerintah ini sudah terlalu 'jauh' mengatur tindak pegawainya.

"Ini hal yang luar biasa." katanya.

"Memang kita bisa mengerti bahwa pegawai negeri yang bekerja membuat kebijakan pemerintah tidak boleh secara terbuka mengkritik kebijakan tersebut."

"Namun adalah masalah lain bahwa mereka sama sekali tidak berhak terlibat di sosial media mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan isu dalam masyarakat."

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Ikuti Arab Saudi, Israel Juga Memberangus Al Jazeera

foto: bertha/GARASInews

Tel Aviv,GARASInews - Israel berusaha untuk menutup kantor penyiar Qatar Al Jazeera di negara tersebut dan mencabut izin bagi para wartawannya.

Menteri Komunikasi Israel Ayoub Kara menuduh bahwa saluran tersebut mendukung terorisme, dan mengatakan bahwa saluran bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya akan diblokir.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh jaringan televisi Qatar itu 'menghasut.'

Al Jazeera mengutuk keputusan tersebut.

Pemerintah Israel mengatakan bahwa mereka mendasarkan keputusan itu atas larangan serupa yang diberlakukan Arab Saudi dan sejumlah negara Arab Sunni lain, menyusul sengketa diplomatik mereka dengan Qatar, yang merupakan pendana Al Jazeera.

Ayoub Kara mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan penyedia layanan TV kabel telah sepakat untuk mencabut jaringan itu dari udara, namun upaya untuk menutup biro Al Jazeera di Yerusalem akan memerlukan ketentuan hukum lebih lanjut.

"Al Jazeera telah menjadi alat utama Daesh (kelompok yang menamakan diri negara Islam atau ISIS), Hamas, Hizbullah dan Iran," katanya dalam sebuah konferensi pers.

foto: bertha/GARASInews

Dokumentasi tahun 2011 menunjukkan unjuk rasa warga Palestina di Yerusalem mengutuk Al Jazeera.

Netanyahu memuji Ayoub Kara melalui cuitannya, "yang melaksanakan instruksi saya untuk mengambil langkah nyata untuk mengakhiri hasutan-hasutan Al Jazeera."

Seorang pejabat Al Jazeera di ibukota Qatar, Doha, mengatakan kepada GARASInews bahwa mereka"menyesalkan tindakan dari sebuah negara yang mengaku sebagai satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah, dan menganggap apa yang mereka lakukan itu merupakan langkah berbahaya".

Netanyahu menuduh saluran TV pan-Arab tersebut menyulut krisis di kawasan yang bagi orang Islam disebut al-Haram al-Sharif dan bagi penganut Yahudi disebut Bukit Bait Suci atau Temple Mount.

Saat itu, langkah keamanan Israel menyusul tewasnya dua polisi mereka di sekitar kawasan itu memicu demonstrasi warga Palestina.

Pada akhir Juli lalu, Perdana Menteri Israel menyatakan akan 'mengusir Al Jazeera' terkait laporan mereka atas masalah itu, yang dinilai Israel telah memicu kekerasan.

Pimpinan Al Jazeera menyangkal dan mengatakan bahwa liputan mereka "profesional dan objektif".

Editor jaringan itu di Yerusalem menuduh Netanyahu berkolusi dengan tetangga-tetangga Arab mereka yang otokratis dalam melancarkan serangan terhadap media bebas dan independen.

foto: bertha/GARASInews

Sejumlah warga Palestina membakar poster dengan logo Al-Jazeera di kawasan kota tua Yerusalem, dalam sebuah foto dokumentasi beberapa tahun lalu.

Al Jazeera mendapat tekanan dari sejumlah pemerintah negara-negara Arab dalam beberapa bulan terakhir, menimbulkan kecemasan di kalangan pembela kebebasan pers.

Arab Saudi dan Yordania sudah menutup kantor jaringan pemberitaan yang didanai Qatar tersebut.

Uni Emirat Arab, Bahrain dan beberapa negara lain telah memblokir saluran dan situs Al Jazeera.

Pada hari Minggu, Kementerian komunikasi Israel mengatakan bahwa "hampir semua negara di kawasan ini ... menyimpulkan bahwa Al Jazeera memicu terorisme dan ekstremisme agama".

Menurut kementerian, "merupakan hal yang konyol bahwa saluran itu terus melakukan siaran dari Israel".

Penutupan Al Jazeera merupakan satu dari 13 tuntutan empat negara Arab yang mengucilkan Qatar.

Saluran berita berbahasa Arab AL Jazeera pertama kali diluncurkan pada tahun 1996, dan langsung mengguncang lanskap media di Timur Tengah dengan siaran yang menayangkan pemberitaan kritis pada pemerintah dan penguasa di wilayah tersebut.

Al Jazeera mengatakan mereka adalah saluran Arab pertama yang menampilkan politisi dan komentator Israel di udara.

Namun, Israel sering menuduhnya bias melaporkan konflik Israel-Palestina.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

72 Tahun Bom Hiroshima, Jepang Tolak atau Dukung Senjata Nuklir?

foto: bertha/GARASInews

Hiroshima,GARASInews - Jepang memperingati 72 tahun serangan bom nuklir di Hiroshima. Perayaan ini digelar dalam suasana yang kontradiktif terkait sikap Jepang, menolak ataukah mendukung keberadaan senjata nuklir.

Dilansir GARASInews, Minggu (6/8/2017), peringatan ini digelar tak lama setelah Jepang duduk bersama dengan negara-negara yang mempunyai senjata nuklir, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis.

Pertemuan bulan lalu itu digelar untuk membubarkan perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang senjata atomis. Wacana pembubaran perjanjian itu dikritik banyak pihak karena dianggap tak memperhatikan isu ancaman dari Korea Utara.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berbicara di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima dekat 'ground zero'. Dalam sambutan acara ini, Abe menyampaikan harapan agar dunia bisa bebas senjata nuklir lewat persetujuan semua negara.

"Untuk kita demi usaha menciptakan dunia tanpa senjata nuklir, kita butuh partisipasi baik dari negara yang punya senjata nuklir maupun negara yang tidak punya senjata nuklir," ujar Abe tanpa merujuk secara langsung ke perjanjian PBB yang masih hangat diperbincangkan itu.

"Negara ini berkomitmen memimpin masyarakat internasional untuk mendorong semua pihak," kata dia. Pejabat pemerintahan Jepang telah mengkritisi Perjanjian PBB tentang Senjata Nuklir yang memperlebar perbedaan antara negara yang punya dan yang tak punya senjata nuklir. Dulu, dalam pembahasan perjanjian itu, tak ada satupun dari sembilan negara bernuklir yang ikut dalam voting.

Pemerintah Jepang secara rutin mengemukakan bahwa mereka membenci senjata nuklir. Namun pertahanan nasional negara ini telah diatur di bawah payung nuklir Amerika Serikat (AS).

Jepang adalah satu-satunya negara yang mengalami serangan bom atom pada 1945. Ada dua serangan nuklir di pengujung Perang Dunia II. Pihak penyerangnya adalah AS, bom nuklir dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tiga hari kemudian.

Bom itu menewaskan 140 ribu manusia di Hiroshima dan 74 ribu orang di Nagasaki. Beberapa dari mereka tewas seketika, namun sebagian mati karena cidera atau radiasi terkait nuklir. Orang yang terkena radiasi itu meninggal beberapa bulan atau beberapa tahun setelah serangan bom.

Jepang menyerah di Perang Dunia II pada 15 Agustus 1945. Banyak orang Jepang menganggap serangan Amerika tahun 1945 itu sebagai kejahatan perang dan bentuk kekejaman. Soalnya, yang jadi korban adalah orang sipil, terlebih lagi dampak yang sangat destruktif akibat serangan itu.

Namun banyak warga AS percaya serangan bom atom itu mempercepat penghentian konflik berdarah dan menyelamatkan lebih banyak orang. Maka, dengan penalaran seperti itu, warga AS banyak yang menyepakati aksi pemboman itu. Barack Obama menjadi Presiden AS pertama yang mengunjungi Hiroshima pada Mei, tahun lalu.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Disanksi PBB, Ini yang Tak Boleh Dilakukan Korea Utara

foto: bertha/GARASInews

New York,GARASInews - Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menjatuhkan sanksi berat terhadap Korea Utara. Negara yang dipimpin Kim Jong-un itu kena embargo ekonomi gara-gara bandel menguji coba rudal balistik antarbenua.

Dilansir GARASInews, Minggu (6/8/2017), keputusan sanksi terhadap Korea Utara itu disepakati oleh semuanya, termasuk China dan Rusia, pada Sabtu (5/6).

Amerika Serikat (AS), negara pengusul sanksi dalam draf resolusi itu, sebelumnya telah bernegosiasi dengan China sekitar sebulan lalu. Negosiasi dilakukan tak lama setelah Pyongyang meluncurkan rudal balistik antarbenua pada 4 Juli, diikuti percobaan selanjutnya pada 28 Juli.

Apa saja yang tak bisa dilakukan Korea Utara usai dijatuhi sanksi?

1. Dilarang ekspor

Sanksi berupa embargo ini melarang Korut untuk mengekspor komoditas hasil tambangnya. Barang-barang Korea Utara yang bakal disetop untuk ekspor adalah batu bara, besi, bijih besi, timah, dan biji timah. Ada pula ikan dan hasil laut.

2. Dilarang tambah pekerja migran

Resolusi ini juga mencegah penambahan jumlah pekerja migran dari Korea Utara di luar negeri. Pekerja migran juga menyumbang pendapatan Korea Utara.

3. Pelarangan investasi baru

Ada pula pelarangan kerjasama ekonomi (joint venture) dan pelarangan investasi baru terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah dikerjasamakan.

4. Bank Valuta Asing Korut kena blacklist

PBB juga menambahkan sembilan pejabat resmi Korea Utara untuk masuk ke daftar hitam, juga empat entitas dari Korea Utara ikut di-blacklist. Dari empat entitas itu salah satunya termasuk bank valuta asing Korea Utara.

Yang Masih Bisa Dilakukan Korut

Korea Utara masih bisa mendapatkan asupan minyak dari luar negeri. Penghentian pasokan minyak bumi ke Korea Utara ini memang diusulkan AS, namun tak termasuk dalam resolusi DK PBB yang disetujui. Bila saja disetujui, maka ekonomi Korea Utara bakal luluh lantak.

AS disebut telah menekan habis-habisan China untuk menyepakati sanksi terhadap Korut. Selama ini, China merupakan mitra dagang Korut, 90 persen perdagangan Korut berhubungan dengan China. Meski China akhirnya sepakat dengan AS untuk mengembargo Korut, namun China tak lantas menjadi benci dengan Korut.

"Ini bukan dilakukan untuk memberi dampak negatif ke rakyat Korea Utara," kata Duta Besar China untuk PBB Liu Jieyi soal resolusi DK PBB itu. Nantinya, sanksi akan diikuti dengan pembicaraan tentang denuklirisasi di semenanjung Korea.

Dubes Rusia, Vasily Nebenzia, menekankan bahwa sanksi ini tidak bisa berakhir dalam dirinya sendiri, melainkan cuma sebagai "alat untuk mengikat negara itu dalam pembicaraan yang konstruktif."

"Apa yang terjadi selanjutnya, tergantung sepenuhnya kepada Korea Utara," kata Dubes AS, Haley.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Dewan Keamanan PBB Jatuhkan Sanksi Keras ke Korea Utara

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) bersepakat mendukung draf resolusi dari Amerika Serikat (AS) yang menguatkan sanksi terhadap Korea Utara. Sanksi itu berbentuk pelarangan ekspor komoditas Korea Utara, tujuannya adalah mencabut pendapatan tahunan Korea Utara sebesar $ 1 miliar.

Dilansir GARASInews, Minggu (6/8/2017), keputusan DK PBB itu diketok pada Sabtu (5/8). Bila komoditas-komoditas penting Korea Utara itu disetop, maka sepertiga pendapatan ekspor Korea Utara akan hilang

Korea Utara punya pendapatan ekspor per tahun sebesar $ 3 miliar. Barang-barang Korea Utara yang bakal disetop untuk ekspor adalah batu bara, besi, bijih besi, timah, dan biji timah. Ada pula ikan dan hasil laut.

Langkah ini adalah yang pertama diberlakukan terhadap Korea Utara sejak Presiden AS Donald Trump menjabat. China juga bersedia Korea Utara dijatuhi sanksi semacam itu.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan sikap keras PBB ini dikenakan ke Korea Utara untuk menghentikan uji coba rudal yang dikomando oleh Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea.

"Ini adalah sanksi yang paling keras terhadap negara manapun dalam satu generasi," kata Haley di forum DK PBB, setelah pemungutan suara.

"Sanksi ini akan memotong, dan penerapannya bakal memberi pemimpin Korea Utara sebuah perasaan terampas yang dibebankan ke rakyat Korea Utara," tutur Haley.

Resolusi ini juga mencegah penambahan jumlah pekerja migran dari Korea Utara di luar negeri. Pekerja migran juga menyumbang pendapatan Korea Utara. Ada pula pelarangan kerjasama ekonomi (joint venture) dan pelarangan investasi baru terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah dikerjasamakan. PBB juga menambahkan sembilan pejabat resmi Korea Utara untuk masuk ke daftar hitam, juga empat entitas dari Korea Utara ikut di-blacklist. Dari empat entitas itu salah satunya termasuk bank valuta asing Korea Utara.

Via Twitter, Trump menanggapi sanksi DK PBB terhadap Korea Utara ini. "dampak finansial yang sangat besar!" Dalam pernyataan yang diterbitkan beberapa jam kemudian, dia memuji China dan Rusia yang juga telah menyetujui sanksi itu.

"Presiden mengapresiasi sikap kooperatif China dan Rusia dalam mengamankan bagian dalam resolusi ini," kata White House.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM